Polisi Tembak Mati Satu Begal Pembunuh Wanita di Tangerang

Polisi menangkap satu orang yang diduga begal sekaligus penembak Sarifah di Tangerang. Pria berinisial R alias M ini ditangkap pada Rabu lalu di Pekanbaru dalam pelarian menuju Medan, Sumatera Utara.

“Tersangka ini residivis dan sudah ada lima laporan kasus yang sama masuk ke kami juga,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono, di kantornya kemarin. Sarifah ditusuk dan ditembak oleh dua begal di depan toko pulsa di Cipondoh, Tangerang, pada 4 Juli lalu.

begal

Saat itu Sarifah di atas sepeda motor, sedang menunggu suaminya yang tengah membeli pulsa. Kedua pelaku, yakni R dan J, yang mengendarai sepeda motor, kemudian menghampiri dan berusaha mengambil sepeda motor Sarifah. Tak rela sepeda motornya diambil paksa, Sarifah berusaha mempertahankannya.

berita sebelumnya : http://dp4j.com/mesin-genset-diesel-terbesar-di-dunia/

Kemudian J melepaskan tembakan ke dada kiri Sarifah, lalu melarikan diri meninggalkan Sarifah yang tewas. Sebelum memburu pelaku, polisi memeriksa kamera perekam atau CCTV di sekitar lokasi kejadian.

Petugas lantas membuat sketsa wajah para pelaku untuk mengidentifikasi sebagai bekal pengejaran. Argo mengatakan, dalam penangkapan, R akhirnya tewas karena ditembak polisi dalam perjalanan menuju sejumlah lokasi yang pernah menjadi target operasinya.

Menurut dia, R ditembak mati karena berusaha mengambil senjata polisi. “Dia sempat lari dan loncat, sehingga kami ambil tindakan tegas,” ujarnya. Menurut dia, tersangka R bertugas sebagai joki dalam setiap pembegalan bersama rekannya yang kini masih buron, yakni J. Sedangkan J merupakan eksekutor yang menembak dan menusuk Sarifah, 34 tahun.

Sementara itu, Kepala Sub-Direktorat Kejahatan dan Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Jerry Siagian, menjelaskan timnya sudah mengantongi informasi yang cukup tentang J, tersangka lain yang masih diburu. “Memang eksekutornya berinisial J,” kata Jerry, “Semoga (J) segera tertangkap.”

Angka Kemiskinan yang Membingungkan

Angka kemiskinan diributkan lagi belakangan ini. Saya teringat pada Profesor Sajogyo. Dosen mata kuliah sosiologi pedesaan di kampus IPB ini gampang dikenali: jenggot putihnya panjang menjurai. Pembawaannya tenang, bicaranya hampir tanpa emosi.

Barangkali karena selalu menjaga kalori makanan, beliau berumur panjang. Wafat di usia 85 tahun pada 2012. Sajogyo dikenang sebagai “Bapak Sosiologi Pedesaan Indonesia”. Karyanya yang terkenal adalah garis kemiskinan. Ini ukuran yang dipakai untuk menyatakan seorang penduduk itu miskin atau tidak.

Garis kemiskinan versi Sajogyo dipakai luas sejak 1977. Dan baru tujuh tahun kemudian pemerintah memakai garis kemiskinan versi Badan Pusat Statistik (BPS). Ukuran Sajogyo sederhana. Orang-orang yang termasuk dalam golongan miskin adalah jumlah konsumsi pangan yang kurang dari nilai tukar beras sebesar 240 kg dalam setahun di pedesaan atau sekitar 369 kg beras jika di dalam perkotaan.

Hitungan Sajogyo itu berasal dari nilai kalori minimal yang harus dikonsumsi manusia. Bank Dunia juga punya ukuran yang simpel. Kalau seseorang tak mampu mengeluarkan US$ 1,9 per hari untuk membeli pangan, maka dia tergolong miskin. Badan Pusat Statistik lebih suka alat ukur yang njelimet.

Ada dua garis kemiskinan: garis kemiskinan makanan dan non-makanan. Garis kemiskinan makanan dihitung dari pengeluaran seseorang untuk membeli pangan setara dengan 2.100 kalori. Tidak kepalang tanggung, ada 52 jenis makanan yang masuk survei sosial-ekonomi nasional BPS.

Sedangkan garis kemiskinan non-makanan dihitung dari kebutuhan minimum seseorang akan perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. BPS mengukur 51 jenis komoditas di kota dan 47 jenis komoditas di pedesaan.

Sulit untuk tidak percaya pada pengukuran BPS ini. Sebagai lembaga pemerintah non-kementerian, BPS agaknya paham betul betapa sensitifnya pengukuran kemiskinan ini. Kemiskinan (juga pengangguran) sering kali menjadi komoditas politik.

Selalu menjadi bahan debat kelompok pendukung pemerintah dan barisan pengkritik, terutama pada masa menjelang pemilihan presiden seperti sekarang ini. Contohnya ketika BPS melansir angka kemiskinan 2015 sampai 2018 belum lama ini.

Pada Maret 2015, jumlah orang miskin 28,59 juta atau 11,22 persen penduduk. Pada 2018, juga di bulan Maret, jumlahnya 25,95 juta atau 9,82 persen. Mereka yang pro-pemerintah bilang: untuk pertama kali angka kemiskinan di bawah dobel digit, ini yang paling rendah sejak tiga tahun lalu.

Kelompok ini mengatakan program penyaluran beras untuk kelompok berpenghasilan rendah berhasil. Barisan pengkritik akan bilang: orang miskin tetap saja banyak secara absolut. Penduduk Australia hanya 24,13 juta, kalah banyak dengan penduduk miskin Indonesia. Debat begini bisa tak berkesudahan.

Padahal yang terpenting adalah membuktikan apakah pemerintah serius dalam mengurangi angka kemiskinan atau hanya menjadikan program pemberantasan kemiskinan sekadar politik “bedak dan lipstik” untuk mendongkrak elektabilitas.

Pembuktian bisa dimulai dari menilai kemandirian BPS dalam mengukur angka kemiskinan ini. Yang ideal, BPS mandiri melakukan survei, tidak diperintah untuk bekerja setelah lembaga pemerintah membagi-bagikan beras “rastra”.

Bila BPS diatur melakukan survei setelah beras dibagi, hasil survei jelas terkesan manipulatif. Tapi bagi kelompok miskin, pilihannya hanya satu: lebih baik pemerintah membagi-bagi beras ketimbang tidak membagikan apa pun.

Peran Serikat Karyawan di RUU BUMN

Konflik Serikat Karyawan (SK) BUMN dengan manaje- men belakangan menunjukkan tensi meningkat. Terlihat dari sejumlah konflik yang terjadi seperti SK Iglas, SK Pertagas, SK Garuda, dan pada akhir Juni kemarin adalah SK Semen Indonesia dengan manajemen perusahaan semen pelat merah tersebut. Menyikapi eskalasi konflik hubungan industrial, perlu adanya revisi UU BUMN.

Bagi karyawan, UU BUMN Nomor 19 tahun 2003 sudah ketinggalan zaman. Untuk penguatan aspirasi karyawan mengenai model bisnis BUMN terbaik, hak karyawan yang diwadahi dalam SK sama sekali tidak mendapatkan peluang. Tiga poin penting RUU BUMN yakni antisipasi bentuk holding dan super holding, penggantian direksi dan ketentuan anak usaha BUMN memang cukup penting.

Namun perlu mempertimbangkan lagi satu isu, yakni mengakomodasi aspirasi serikat karyawan. Sebab serikat karyawan yang paling tahu operasional holding dan atau super holding serta kualifikasi calon direksi dan rencana pendirian anak usaha BUMN. Ironis, ruang SK begitu dinafikan dalam UU BUMN saat ini. Tampak nyata kedudukan SK begitu termarginalisasi karena hanya disinggung dalam satu pasal dari total 95 pasal UU BUMN eksisting.

BUMN

Judul Bab IX Pasal 87 pun sebenarnya tidak menyinggung karyawan karena dibunyikan lain yaitu ketentuan lain-lain. Momentum RUU BUMN ini sebetulnya ruang representatif bagi DPR untuk mewadahi aspirasi SK karena begitu khususnya kedudukan SK BUMN. Ruang SK BUMN bukan berada dalam lingkup UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan namun harus secara spesifik sebagai satu kesatuan dalam UU BUMN karena faktanya menjadi mitra strategis pada tingkat operasional.

Analoginya seperti halnya UU BUMN yang berlaku khusus (lex specialist), namun juga bersanding UU Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas yang juga menjadi rujukan BUMN yang berbentuk PT. Muara utama perselisihan serikat karyawan dan direksi terletak pada persoalan figur utama pengurus BUMN. Bagi BUMN, masamasa kekosongan di jabatan menjadi lahan subur transaksional dan banyak sekali direksi bukan berasal dari karyawan karier, tapi karena kepentingan tertentu.

Akhir-akhir ini kekosongan direksi BUMN dan komisaris memunculkan pertanyaan mendasar dan kini liar. Apakah BUMN boleh dan diizinkan negara dalam keadaan kosong tanpa pucuk pimpinan dan juga pengawasn? Seperti apa kewenangan pejabat sementara dan antisipasi Kementerian BUMN? Lihat saja saat ini terjadi kekosongan posisi dirut.

Seperti di Pertamina sejak 20 April 2018, lantas Pertagas yang sejak 16 Mei 2018 tidak ada posisi nomor satu. Kalaupun serikat karyawan memberi usulan nama direksi ke Kementerian BUMN pasti tidak dianggap. Karena jalur serikat karyawan tidak kompeten.

Berdasarkan ketentuan Kementerian BUMN, pemusatan karyawan berbakat menjadi direksi BUMN menjadi kewenangan Kementerian dengan memakai metode asesmen dan fit and proper. Ini ada di dalam Peraturan Menteri (Permen) BUMN Nomor PER-03/ MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN. Sayang, aroma transaksional begitu kentara, karena pelaksanaannya ditentukan basis masukan pihak eksternal.

Ada Surat Edaran (SE) No. S-147/MBU/02/2016 tanggal 25 Februari 2016 tentang penunjukkan enam lembaga profesional dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) untuk memilih bakal calon Direksi BUMN.

Saat ini pemetaan bakal calon Direksi BUMN justru lengkap berada di tangan enam lembaga profesional yang sebetulnya konsultan psikologi, yaitu Assessment Center Indonesia PT Telekomunikasi Indonesia, Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, PT Bina Potensia Indonesia, PT Binaman Utama – PPM, PT Daya Dimensi Indonesia dan PT Eshael Indonesia. Memahami dinamika Sebenarnya metode ini berisiko tinggi karena maju, mundur dan nasib BUMN terletak di tangan konsultan.

Maka yang terjadi pemilihan calon Direksi BUMN yang sangat strategis hanya berlandaskan kemampuan kognitif dan akademik berdasarkan hasil ujian dan wawancara. Ironis, sebab lembaga profesional itu miskin pengetahuan teknis ke-BUMNan dan tentu saja tidak mengetahui substansi budaya dan dinamika dalam organisasi BUMN. Akhirnya, saat ini beredar kabar untuk menjadi direksi pada BUMN cukup mudah.

Hanya perlu kenal dengan lembaga profesional tersebut dan mengetahui bagaimana trik menyelesaikan tes psikologi. Tragisnya lembaga tersebut juga melayani pelatihan untuk menyelesaikan soal menjadi bakal calon Direksi BUMN seperti joki dalam ujian masuk mahasiswa baru. Dalam UU BUMN yang baru, hal ini harus diawasi DPR dengan mengakomodasi aspirasi SK.

Munculnya Permen BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN sangat berlawanan dengan peraturan di atasnya yakni Inpres Nomor 8/2005 tentang Pengangkatan Anggota Direksi dan/ atau Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Inpres 2005 mewajibkan setelah calon direksi diusulkan Kementerian BUMN, masih ada tahapan diuji tim penilai akhir (TPA) yang dipimpin Presiden. Sejatinya, karyawan BUMN dan serikat karyawan bisa menjadi mitra penting untuk memberikan masukan kepada kandidat pemimpin BUMN masa depan dan pasti mengerti betul kebutuhan spesifik atau karakter pemimpin yang dikehendaki.

Serikat karyawan lah yang memahami dinamika dan bisnis inti BUMN bersangkutan. Serikat karyawan punya kepentingan supaya BUMN tempat bekerja tidak terjebak alur transaksional yang merugikan. Peran serikat karyawan menjadi penting, mengingat nilai BUMN saat ini demikian signifikan dan substansial karena total nilai asetnya pada 2017 mencapai Rp 7.212 triliun.

Naik sangat tinggi dibanding tahun 2016 yang masih berada di posisi Rp 5.632 triliun. Target pendapatan BUMN tahun ini juga berat di tengah pelemahan ekonomi Indonesia, yakni harus mendapatkan Rp 2.200 triliun dan laba bersih konsolidasi sekitar Rp 215 triliun.

Tidak berlebihan apabila RUU BUMN adalah harapan serikat karyawan dan harus menjadi pertimbangan DPR bahwa aspirasi serikat karyawan bisa diakomodasi. Jika serikat karyawan terlibat, maka jaminan pengelolaan BUMN yang baik akan lebih dijaga dengan tetap melaksanakan prinsip yang disepakati.

Seperti profesional, efisien, transparan, mandiri, akuntabel, bertanggung-jawab dan wajar. Saat ini memperoleh tujuh prinsip dasar tata kelola operasional dan manajerial BUMN itu seperti mencari jarum dalam jerami.

Yang ada adalah pengelolaan yang buruk dan asal-asalan karena BUMN menjadi lahan mengambil keuntungan. BUMN saat ini seolah masuk dalam rezim satu ke rezim yang lain. Semoga dengan adanya RUU BUMN menjadi awal kebaikan BUMN dengan melibatkan serikat karyawan.